Taiwan Tak Akan Membayar Biaya Perekrutan Calon PMI dan Akan Mendatangkan Pekerja Migran dari Negara Lain

  • Whatsapp

Kementerian Tenaga Kerja Taiwan (MOL) mengatakan bahwa majikan Taiwan tidak boleh berbagi biaya perekrutan untuk pekerja migran Indonesia (PMI), seperti yang diminta oleh pemerintah Indonesia dan akan mempertimbangkan kemungkinan untuk mendatangkan pekerja dari negara lain sebagai gantinya, Senin, (16/11/2020).

Dikutip dari Focus Taiwan, MOL menanggapi surat yang diterima dari kantor perwakilan Indonesia di Taipei pada bulan Oktober, yang menyatakan bahwa mulai tanggal 1 Januari 2021, majikan Taiwan akan diharuskan membayar 11 jenis biaya untuk calon PMI sebelum mereka berangkat ke Taiwan, termasuk tiket pesawat, biaya pemrosesan paspor dan visa.

Bacaan Lainnya

Surat tersebut mengikuti keputusan Menteri Tenaga Kerja Indonesia, Ida Fauziyah pada tanggal 29 Juli lalu yang mengizinkan dimulainya kembali perekrutan dan penempatan PMI, setelah skorsing delapan bulan karena pandemi COVID-19.

Mengomentari masalah tersebut, Menteri Tenaga Kerja Taiwan, Hsu Ming-chun (許 銘 春) mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu, (11/11) bahwa kementeriannya sedang memetakan tindakan balasan hingga negosiasi dengan Indonesia selesai. Sebab menurut Hsu, jika negosiasi belum selesai maka tidak pantas untuk membicarakannya di depan umum.

Dalam perjalanannya ke upacara penghargaan keselamatan dan kesehatan kerja nasional, Hsu mengatakan bahwa meskipun pemerintah Indonesia telah meminta majikan Taiwan membayar 11 jenis biaya yang terlibat dalam perekrutan PMI, tidak disebutkan berapa banyak tambahan yang harus dibayar oleh majikan di Taiwan.

MOL telah meminta informasi lebih rinci tentang istilah yang diperkenalkan secara sepihak oleh Indonesia dan akan membahas masalah tersebut dengan pemerintah Indonesia.

Kantor perwakilan Taiwan di Indonesia telah diminta untuk membantu mengatur pembicaraan bilateral.

Pada Konferensi Ketenagakerjaan Taiwan-Indonesia ketujuh pada tahun 2013, kedua negara sepakat bahwa mereka harus saling memberi tahu jika mereka memutuskan untuk mengubah kebijakan atau sistem ketenagakerjaan mereka dan harus mencapai konsensus melalui negosiasi sebelum kebijakan atau sistem baru diberlakukan, kata Hsu.

“Kami tidak bisa menerima ini,” kata Hsu, seraya menambahkan bahwa jika Indonesia melanjutkan perubahan sepihak pada ketentuan ketenagakerjaan, MOL akan mengingatkan Indonesia bahwa mereka harus mematuhi kesepakatan yang dicapai pada Konferensi Perburuhan.

Sementara itu, MOL sedang mempertimbangkan untuk mengizinkan perekrutan pekerja migran dari negara lain dan akan meminta Kementerian Luar Negeri untuk memberikan daftar negara-negara tersebut, berdasarkan penilaiannya terhadap keamanan dan diplomasi nasional, kata Hsu seperti yang dilaporkan oleh Focus Taiwan.

Menurut MOL, 11 jenis biaya yang diminta untuk ditanggung Taiwan termasuk biaya perantara tenaga kerja di Indonesia untuk pengasuh, pekerja rumah tangga (PRT) dan nelayan; dan biaya verifikasi kontrak kerja, sertifikat catatan kriminal, premi jaminan sosial luar negeri, dan pemeriksaan kesehatan di luar negeri, serta transportasi dan akomodasi di Indonesia sebelum keberangkatan.

Pekerja migran dan kelompok hak pekerja telah lama mengeluh karena harus menanggung sepenuhnya semua biaya pra-kerja tersebut.

Kelompok hak pekerja mengatakan, saat ini masalahnya terletak pada sistem perekrutan, yang memungkinkan perantara untuk mengenakan biaya selangit kepada pekerja migran yang biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membayar kembali dan membutuhkan pinjaman bahkan sebelum pekerja berangkat ke Taiwan.

Menurut beberapa advokat hak-hak pekerja migran, para calo biasanya berpihak pada majikan untuk mengeksploitasi pekerja migran, memaksa mereka melakukan pekerjaan di luar kontrak mereka.

Bulan lalu, Asosiasi Pengembangan Harmoni Pekerja-Hubungan Kerja Internasional Taiwan, sebuah asosiasi para majikan yang mempekerjakan pekerja migran, menggelar aksi unjuk rasa di luar kantor perdagangan Indonesia, sebagai protes terhadap keputusan baru pemerintah Indonesia tentang penempatan pekerja migran, dengan mengatakan bahwa para majikan tidak akan diizinkan untuk membayar biaya jika aturan baru diterapkan.

Menurut data MOL, hingga akhir September tahun ini terdapat 265.553 PMI di Taiwan, 194.254 di antaranya dipekerjakan sebagai pengasuh dan PRT.



Editor: migranpos

Pos terkait