Kemarin, Para PMI di Taiwan Bersama TKA Lainnya Lakukan Demo Menuntut Hak dan Perlindungan, Termasuk Uang Pesangon Saat Habis Kontrak

  • Whatsapp

Taiwan, Pekerja rumah tangga migran di Taiwan yang didukung oleh perwakilan dari kelompok hak-hak buruh, berunjuk rasa di depan Legislatif Yuan pada Hari Perempuan kemarin (8/3) untuk meminta perlindungan hukum atas hak dan kesejahteraan mereka.

Sekitar 100 pengunjuk rasa, kebanyakan pengasuh dari Filipina, Indonesia dan Vietnam, meneriakkan slogan-slogan yang meminta dukungan untuk pekerja rumah tangga migran, yang umumnya perempuan.

Bacaan Lainnya

=== Banner iklan disini

Mereka juga memegang papan tulisan dengan seruan mereka yang ditulis dalam berbagai bahasa. Marisa Garcia, seorang pekerja rumah tangga Filipina yang ditabrak sepeda motor pada Juni 2020, juga bergabung dalam aksi dengan kursi roda.

Menurut Garcia, dia sedang keluar membeli makanan untuk majikannya saat kecelakaan itu terjadi. Sejak saat itu, dia dipecat dari pekerjaannya dan harus menanggung biaya perawatan sendiri.

Untung baginya, beberapa kelompok hak buruh telah berada di sana untuk memberikan perlindungan dan bantuan keuangan bagi ibu berusia 50 tahun ini, yang masih memiliki empat anak untuk dihidupi di Filipina.

“Pekerja rumah tangga migran tidak tercakup dalam Undang-Undang Standar Tenaga Kerja, artinya mereka tidak mendapatkan kompensasi ketika terjadi kecelakaan kerja,” kata Chen Hsiu-lien (陳秀蓮), juru bicara Jaringan Pemberdayaan Migran di Taiwan (MENT), selama peristiwa.

Menurut peraturan yang berlaku di Taiwan, pemberi kerja hanya diwajibkan untuk mendaftarkan karyawan dalam program asuransi tenaga kerja, yang memberikan perlindungan atas kecelakaan kerja, jika memiliki lebih dari lima karyawan.

“Selain itu, pekerja rumah tangga migran tidak menerima upah lembur meskipun jam kerja panjang, dan mereka tidak mendapatkan uang pesangon ketika pekerjaan mereka dihentikan sebelum waktunya tanpa kesalahan di pihak mereka,” kata Chen.

Berbeda dengan migran lain sektor formal yang memang mendapatkan pesangon jika kontraknya diakhiri oleh majikan sebelum habis.

Menurut Chen, diperkirakan ada 230.000 perempuan Asia Tenggara yang saat ini bekerja di rumah tangga Taiwan dengan gaji bulanan hanya NT $ 17.000 (Rp. 8,6 jutaan), jauh di bawah upah minimum Taiwan NT $ 24.000 per bulan.

Pekerja rumahan rata-rata bekerja 10,4 jam sehari, dan hanya 11,4 persen dari mereka yang diizinkan oleh majikan mereka untuk mendapatkan hari libur rutin setiap minggu, kata Chen, mengutip data dari Kementerian Tenaga Kerja yang dirilis pada Januari 2020.

Dia mengulangi seruan agar Legislatif Yuan mengesahkan Undang-Undang Pelayanan Rumah Tangga, yang diusulkan oleh MENT pada tahun 2004, untuk memenuhi kebutuhan akan perlindungan hukum bagi pekerja migran di sektor rumah tangga.

Menurut MENT, RUU yang diusulkan menyerukan dimasukkannya wajib semua pekerja rumah tangga (termasuk warga negara Taiwan) dalam rencana asuransi sosial, menetapkan standar untuk kompensasi mereka untuk kecelakaan terkait pekerjaan, kamar dan tempat tinggal, dan gaji dan upah, dan dengan jelas menetapkan jam istirahat.

Namun, tindakan yang diusulkan telah ditangguhkan karena kurangnya sumber daya pemerintah untuk perawatan jangka panjang dan tentangan dari pemberi kerja.

Sun Hsin-hsuan (孫興瑄), petugas komunikasi untuk Covenants Watch, sebuah LSM berbasis di Taiwan yang berkomitmen untuk mempromosikan hak asasi manusia, mengatakan pekerja migran harus memiliki hak yang sama dengan warga negara Taiwan, mengutip Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ( ICESCR).

Para pengunjuk rasa berharap RUU Pelayanan Rumah Tangga yang diajukan bisa direview oleh DPR pada tahun ini.

Sepuluh kelompok hak asasi manusia berpartisipasi dalam rapat umum tersebut, termasuk Serikat Pengurus Rumah Tangga, Pusat Pekerja Harapan, Yayasan Kebangkitan, dan Asosiasi Hak Asasi Manusia Taiwan.



Pos terkait