Calon TKI Ponorogo Harus Buat Pernyataan Tidak Akan Menggugat Cerai Jika Ingin Berangkat ke Luar Negeri

  • Whatsapp

Merespon tingginya angka perceraian diwilayah kabupaten Ponorogo sejak beberapa tahun terakhir baik cerai gugat maupun cerai talak yang dialami para keluarga pekerja migrant, DPRD Ponorogo akan menggelar Banmus.

Rencananya DPRD akan mengajak Pengadilan Agaman (PA), Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja (PJTKI dan para seluruh Kepala desa untuk duduk bersama . Banmus atau badan musyawarah yang di prakarsai oleh DPRD tersebut dalam rangka sosialisasi dan mencari solusi untuk menekan angka perceraian.

Bacaan Lainnya

=== Banner iklan disini

Wakil Ketua DPRD Ponorogo Anik Suharto mengungkapkan langkah ini diambil oleh DPRD Ponorogo setelah melakukan pertemuan dengan pengadilan Agama beberapa waktu lalu.

“Ya kita peka dan Insya Allah berusaha agar angka perceraian di Ponorogo ini grafiknya bisa menurun, ini bentuk kepedulian dan keprihatinan kita,” kata Anik, Senin (3/2/2020)

Wacana yang mengemuka ialah, dengan tambahan syarat bagi calon TKI atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk membuat surat penyataan tidak melakukan cerai talak ataupun cerai gugat yang diwakilkan kepada pihak siapapun selama masih berad di Luar Negeri. Surat pernyataan tersebut sebagai syarat jika seseorang ingin menjadi Pekerja Migran Indonesia di luar Negeri.

“Rencananya kita akan duduk bersama Pengadilan Agama dan PJTKI serta kita undang seluruh kepala desa memberikan sosialisasi agar disampaikan lagi kepada masyarakatnya. Kita minta paling tidak para TKI tidak boleh mengajukan gugat cerai dengan diwakilkan kepada siapapun sebelum pulang ke tanah air. Pernyataan dibuat sebelum berangkat,” paparnya.

Anik menegaskan Langkah ini diambil karena kabupaten Ponorogo tidak boleh membuat perda tentang larangan perceraian bagi Pekerjan Migrant Indonsia (PMI) yang sempat mengemuka beberapa lalu atas usulan sejumlah pihak termasuk dinas sosial, karena akan berbenturan dengan peraturan diatasnya.

maka sebagai gantinya untuk mengantisipasi tingginnya angka percerian muncul wacana menambah prasarat bagi calon PMI. Syarat tambahan tersebut adalah membuta surat pernytaan bahwa calon PMI tidak akan menggugat cerai selama di Luar negeri . PMI tidak boleh mewakilkan kepada siapapun saat mengguggta cerai . Gugatan cerai akan di kabulkan PA jika pemohon hadi sendiri di pengadilan Agama. (kanalponorogo)



Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *